Jadikan Perppu Momentum Meningkatkan Tax Ratio

Sampai dengan tahun 2017 ini, tax ratio Indonesia masih sekitar 11%. Rasio ini dipandang kecil dibandingkan dengan negara-negara G20 dimana ...

Wakil Yang Dapat Mewakili Menurut Undang-Undang KUP

Tidak semua orang dapat mewakili Wajib Pajak. Tidak semua pegawai bisa mewakili perusahaan. Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus. Ini ji...

Dokumen dan Informasi Wajib Bagi Yang Melakukan Transfer Pricing

Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.03/2016 termasuk aturan yang sudah lama ditunggu oleh para konsultan pajak. Aturan ini merupakan a...

STP Sekarang Ada Daluarsanya

Direktorat Jenderal Pajak berpendapat bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) harus ada daluwarsanya. Penegasan ini disebutkan dalam Surat Direktur ...

penafsiran yang bersifat a contrario tidak bisa diterapkan dalam UU KUP

Kewajiban perpajakan di Indonesia berlaku hanya 5 tahun. Setelah lewat 5 tahun, otoritas pajak tidak bisa lagi menagih hak negara dari Wajib...

Indonesia Butuh Badan Otonomi Pajak

Judul diatas adalah judul tulisan pegawai DJP, Wiyoso Hadi , yang dimuat di laman DJP. Saya sengaja mengutip beberapa kalimat dari tulisan ...

Petunjuk Pelaksana Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-40/PJ/2015 lebih banyak ditujukan untuk internal DJP. Terutama terkait dengan bagaimana permoh...

Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian  Su...